Elaborasi Prinsip Falsifikasi Karl Raimund Popper dalam System kepemimpin dan Sosial-Politik di Indonesia

A. Sumbangan Filsafat falsifikasi Membentuk Pemimpin Demokratis di Indonesia a)Prinsip Kepemimpinan Menurut Karl Raimund Popper Mengingat konsep Plato tentang kepemimpinan, menurutnya yang layak jadi pemimpin dalam sebuah negara adalah seorang filsuf-Raja karena Filsuf-Raja adalah orang yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang tidak dapat diragukan lagi karena ai telah dipersiapkan secara khusus selama bertahun tahun dengan pengatahuan filsafat, bijaksana, moral dan spiritual yang memadai. Tanggapan Popper tentang konsep tersebut bahwa, konsep kepemimpinan Plato terlalu idealistik. Dan kepemimpinan seperti itu, Filsuf-Raja, tidak dapat diaplikasikan dalam dunia konkret. Pemimpin sempurna, Filsuf-Raja, ala Plato tidak mungkin nampak dalam dunia manusia. Pemimpin Filsuf-Raja adalah pemimpin yang sempurna, dan karena kesempurnaan itu ia luput dari kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan sebagai seorang pemimpin. Singkatnya bahwa pemimpin yang demikian adalah pemimpin yang tidak bisa dikoreksi dan dikritik karena mereka adalah sumber kebenaran dan kebaikan dalam kaitan dengan mekanisme kepemimpinan. Tapi, bagi Popper, hal itu tidak mungkin. Bagi Plato, pemimpin ideal adalah Filsuf-Raja yang memiliki kualifikasi esensial yang tidak dapat diragukan lagi. Karena kualifikasi ini, ia bebas dari kritik. Namun, konsep Popper secara jelas bertentangan dengan Plato. Bagi Popper, pemimpin ideal adalah pemimpin yang senantiasa membuka diri terhadap kritik karena ia menyadari diri sebagai seorang yang tidak sempurna. Ia sungguh menjadi pemimpin ideal jika ia senatiasa membuka diri terhadap kritik baik kritik publik maupun otokritik dan berusaha untuk terus memperbaiki diri berdasarkan kritik yang diterimanya secara konsisten. b)Proses Falsifikasi: Otokritik dan Kritik Publik Menciptakan Pemimpin Demokratis di Indonesia Indonesia, sebagai negara yang demokratis atau dikenal dengan istilah Neo Liberal Responsiblity, tentu mestinya menunjukkan esensi demokrasi yang sebenarnya. Tentu hal ini membutuhkan proses yang panjang. Dengan berpijak pada pandangan Popper, demokrasi di Indonesia akan berjalan secara baik bila pemerintah dan para pemimpin senantiasa membuka diri dan bersikap rendah hati terhadap masukan dan kritik, baik kritik publik maupun otokritik. Dalam hal menyampaian kritik terdapat beberapa sarana yang bisa di jadikan sebagai media penyampaian kritikan terhadap para pemimpin salah satunya adalah Pers. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pers diartikan sebagai surat kabar dan majalah yang berisi tentang berita. Melihat Pers secara Fungsional memiliki peran yang sangat penting seperti memberitakan berita berita aktual, kontrol politis dan perannya sebagai media yang mensosialisasikan pelbagai aturan normatif, pengetahuan, agama, politik, budaya dan ekonomi. Selai itu, pers dapat berfungsi sebagai pengontrol terhadap tindakan penguasa. Ia dapat memberikan kritik yang konstruktif sebagai mana yang dimaksudkan oleh Popper. Namun, untuk menjalankan fungsi ini, pers perlu menjaga independesi dan obyektivitasnya agar ia tidak menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan penguasa semata. Jika pers Indonesia bisa menghindari problem yang dapat menghalanginya untuk menyuarakan kritik terhadap pemimpin sebagai fungsi kontrolnya maka kepemimpinan yang demokratis dapat terealisir di Indonesia. B. Keterkaitan Prinsip Falsifikasi Karl Raimund Popper bagi Pembelajaran Berpolitik di Indonesia. Pascareformasi 1998 di Indonesia menunjukkan situasi perubahan yang berarti. Era Reformasi Indonesia 1998 telah menghantam kemapanan orde baru, membongkar setiap ketertutupan, totalisme dan dogmatisme. Dan menggaungkan demokrasi dan keterbukaan hampir setiap sektor seperti : Pendidikan, kesehatan,badan pengawasan, BUMN dan partai politik. Sehingga menuju sebuah lembaga yang bersih, demokrasi dan terbuka. namun sampai sekarang cita cita tersebut tak kunjung belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu dalam elaborasi dengan ide ide Karl Raimund Popper Penulis menemukan beberapa hal yg pantas di kritisi dari sistem sosial politis yg ada di Indonesia. a)Praktis demokrasi yang terjadi secara revolusioner dan tidak menyeluruh b)Sikap subjektif yang mengarah pada keinginan untuk membelakangi kepentingan masing-masing kelompok dan berpotensi untuk mengarah pada kekerasan fisik dan juga psikologis. c)Kebijakan publik yang tidak memperhatikan kritik dan partisipasi publik yang sebenarnya menghambat proseskemajuan. d)Komunikasi politik yang irasional dan anarkis seperti dalam model premanisme politik. Prinsip falsifikasi Poper dapat digunakan untuk membangun gaya berfikir ilmiah dalam kehidupan sosial politis. Dengan prinsip falsifikasi dapat meminimalisisr kekerasan dan keberpihakan pada kelompok dan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu di karenakan komunikasi dan sikap politik yang rasional dan ilmiah sehingga dapat memunculkan sikap objektif dalam memandang dan bersikap. Untuk itu beberapa hal yang perlu diperhatikan agar situasi ideal dapat terwujud yakni : a)Ruang publik, dimana masyarakat bisa mengekspresikan diri lewat pemberian kritik dan masukan yang konstruktif kepada para pemimpin untuk menguji setiap kebijakan publik dan juga statemen dan tindakan politik. b)Komunikasi politik yang rasional yang memiliki kriterium falsifiabilitas . Sikap kritis untuk menguji setiap argumen dan mengakui kemungkinan salah perlu dilakukan karena rasio manusia selalu terbatas. c)Proses falsifikasi dengan otokritik dan kritik publik, dimana prinsip falsifikasi dijadikan metode bagi setiap orang untuk menguji dan mengevaluasi dengan benar setiap perkataan dan tindakan politis d)Pembentukan masyarakat ilmiah,yaitu masyarakat yang menggunakan rasio sebagai instrumen utama dalam setiap tindakan. Masyarakat kritis yang selalu berdialog untuk mengupayakan kebenaran.Masyarakat atau komunitas ilmiah ini dibentuk melalui pendidikan dan pendampingan keilmuan yang memadai. e)Pendidikan politik dijadikan sebuah kekuatan sosial dalam rangka membentuk masyarakat politis yang ilmiah dan rasional. Pendidikan politik ini memerlukan pendidik dan anak didik yang dengan inovatif dan kreatif mampu mengembangkan model pembelajaran demokrasi yang bebas indoktrinasi serta hegemoni tafsir pragmatis kekuasaan rezim Dalam proses menuju masyarakat terbuka. Belajar dari Amerika serikat tentang masyarakat terbuka Presiden Obama mengatakan bahwa masyarakat terbuka memerlukan lembaga pengawasan, pasar pasar terbuka, kebebasan pers, dan sistem keadilan yang independen. Fungsinya adalah untuk menagih akuntabilitas dan mengawasi berbagai macam penyalahgunaan wewenang. Di sampung itu perlu juga iklim demokratis, di mana setiap warga aktif untuk menolak ketimpangan ketidakadilan. Oleh karena itu juga memerlukan perubahan mekanisme kerja ilmiah rasional serta sudut pandang moral dan juga mengubah kebiasaan kebiasaan sosial menyangkut pola pikir, pola rasa kita dalam menghadapi masalah-masalah serta cara mengambil keputusan dan cara bertindak kita.